DEMAK –Perlindungan Pantura Jawa menjadi perhatian pemerintah untuk menghadapi ancaman banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang membahayakan permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Upaya ini didorong melalui pembangunan infrastruktur pelindung pantai dan pemulihan ekosistem mangrove agar kawasan pesisir lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa upaya perlindungan Pantura perlu dilakukan melalui kombinasi pembangunan infrastruktur, termasuk Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa, dan pemulihan ekosistem pesisir.
Komitmen tersebut disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).
Perlindungan Pantura Tidak Cukup dengan Tanggul Laut
Menurut pemerintah, persoalan pesisir Pantura tidak hanya berkaitan dengan kenaikan permukaan air laut. Penurunan muka tanah juga memperbesar risiko banjir rob, kerusakan infrastruktur, serta terganggunya kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pantai perlu berjalan beriringan dengan upaya pemulihan lingkungan. Salah satu pendekatan yang didorong adalah Nature-Based Solutions (NbS), yakni pemanfaatan proses dan ekosistem alam untuk membantu mengurangi risiko bencana.
Dalam pendekatan tersebut, mangrove memiliki peran penting untuk membantu meredam gelombang, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi. Upaya rehabilitasi mangrove diharapkan dapat melengkapi pembangunan tanggul laut dan sistem pengendalian banjir.
AHY menekankan bahwa tujuan utama program perlindungan Pantura bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mempertahankan keberlangsungan ekonomi di kawasan pesisir.
Timbulsloko Menjadi Percontohan Perlindungan Pesisir
Kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko menjadi bagian dari penerapan pendekatan berbasis alam dalam program perlindungan Pantura Jawa.
Program di lokasi tersebut didukung penggunaan teknologi HexBricks, guludan, serta struktur bambu. Pengembangan kawasan direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Penerapan metode tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui efektivitas perlindungan pesisir sesuai kondisi alam setempat.
Baca juga artikel : Kapolres Pekalongan Pimpin AG Pagi di Depan SMAN 1 Kajen, Prioritaskan Keselamatan Pelajar
Keberhasilan program tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah bibit mangrove yang ditanam atau panjang infrastruktur yang dibangun. Pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat kelangsungan hidup mangrove, manfaat perlindungan yang dihasilkan, serta pemeliharaan kawasan dalam jangka panjang.
Perlindungan Direncanakan Menjangkau 575 Kilometer Pesisir
Program perlindungan Pantura Jawa direncanakan mencakup sekitar 575 kilometer kawasan pesisir yang tersebar di 25 kabupaten/kota dan lima provinsi.
Cakupan tersebut membuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting agar perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.
Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memiliki peran dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi kerja sama antarpemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi program sesuai tugas dan kewenangannya.
Pelaksanaan program juga perlu memperhatikan hubungan antara perlindungan pantai, penanganan risiko bencana, rehabilitasi lingkungan, dan kepentingan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari kawasan pesisir.
Nasib Nelayan dan Masyarakat Pesisir Jadi Perhatian
Selain pembangunan fisik dan pemulihan lingkungan, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan perlindungan Pantura.
Pemerintah mendorong agar masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Akses nelayan, keberlangsungan mata pencaharian, serta peluang ekonomi warga setempat perlu menjadi bagian dari pertimbangan program.
Penggunaan HexBricks yang diproduksi masyarakat lokal juga diharapkan membuka peluang kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.
Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa kegiatan perlindungan Pantura Jawa melalui penanaman mangrove di Timbulsloko akan menjadi percontohan untuk mempelajari kondisi alam setempat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak.
Bagi wilayah Pantura Jawa Tengah, termasuk Pekalongan Raya, persoalan banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah merupakan isu yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pesisir. Namun, dampak dan bentuk penanganan di setiap daerah perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.
Percepatan perlindungan Pantura pada akhirnya membutuhkan kerja sama lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun perlu memberikan perlindungan nyata, sementara ekosistem pesisir dan kehidupan ekonomi masyarakat harus tetap terjaga.
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 19 Oktober 2026.